BATAM — Peredaran rokok tanpa pita cukai merek Lenox dilaporkan kian marak dan beredar bebas di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Produk ilegal yang terindikasi merugikan keuangan negara tersebut dengan mudah ditemukan di berbagai warung kelontong hingga kios eceran, khususnya di Kota Batam yang berstatus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).
Maraknya peredaran rokok tanpa cukai ini memicu sorotan tajam dari masyarakat terkait efektivitas pengawasan oleh Bea Cukai Batam. Publik mempertanyakan apakah kondisi ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan di pintu-pintu masuk barang atau adanya dugaan pembiaran serta keterlibatan oknum tertentu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, rokok Lenox tersebut diduga kuat diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan tak resmi atau “pelabuhan tikus” yang tersebar di wilayah pesisir Batam. Jaringan distribusi rokok ilegal ini bahkan tidak hanya menguasai pasar lokal Batam, tetapi juga menembus kawasan non-FTZ seperti Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
”Peredarannya sangat masif, seperti tidak ada hambatan dari pelabuhan hingga ke warung-warung. Apakah ada oknum aparat yang membekingi peredaran rokok Lenox ini sampai bisa selancar itu?” ujar seorang warga Batam yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/11/2026).
Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum serius terhadap regulasi kepabeanan dan cukai di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai:
Sanksi Pidana: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Sanksi Denda: Dikenakan denda pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Selain itu, jika terbukti ada tindakan penimbunan atau pengangkutan barang hasil penyelewengan di kawasan FTZ keluar ke daerah pabean lainnya tanpa dokumen legal, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.
Peredaran rokok ilegal merek Lenox ini berdampak langsung terhadap penerimaan kas negara. Kerugian negara timbul akibat tidak disetorkannya dua instrumen penerimaan utama:
1. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT): Hilangnya potensi penerimaan negara dari tarif cukai per batang rokok yang seharusnya dibayar oleh produsen/importir.
2. Pajak Rokok dan PPN: Potensi penerimaan Pajak Rokok sebesar 10% dari nilai cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau tidak masuk ke kas negara maupun pemerintah daerah.
Jika masifnya peredaran rokok Lenox di wilayah Kepri mencapai ratusan ribu hingga jutaan batang per bulan, potensi kerugian negara diperkirakan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Selain merugikan keuangan negara, maraknya rokok ilegal ini juga merusak iklim usaha industri rokok legal yang taat aturan.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Bea Cukai Batam dan kepolisian setempat, untuk segera memutus rantai pasokan dari pelabuhan tikus serta menindak tegas seluruh pihak maupun oknum yang terlibat di balik jaringan bisnis terlarang ini.(RS/tim)