Serang,- Matamedianews.co.id,- Aktivitas penanaman tiang sarana prasarana (sapras) jaringan internet yang diduga dilakukan oleh PT. FIS (Foton Info Sistem) kian menuai sorotan tajam. Sejumlah aktivis di Provinsi Banten mendesak aparat penegak hukum dan penegak Perda segera melakukan tindakan penertiban karena proyek ini diduga kuat merugikan negara dan tidak memiliki izin resmi.
Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi tersebut ditengarai nekat mendirikan infrastruktur di Daerah Milik Jalan (Damija) meskipun izin rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dinas PUPR Kota Serang maupun Dinas PUPR Provinsi Banten bidang perizinan belum terpenuhi.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah tiang besi telah tertancap berjajar di wilayah jalan Kota Serang, serta sepanjang bahu jalan raya nasional dan provinsi yang meliputi jalur Serang–Cilegon, Merak, hingga kawasan Bojonegara.
Keberadaan tiang-tiang baru ini dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai merusak estetika tata ruang wilayah serta memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan bisnis komersial secara sepihak tanpa memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah maupun negara.
Menurut sumber yang mengetahui persoalan ini, penempatan tiang di ruang milik jalan wajib melalui mekanisme perizinan yang ketat. Prosedur tersebut mensyaratkan adanya kelengkapan rekomendasi teknis dari instansi kedinasan terkait, yakni bidang perizinan Dinas PUPR Provinsi Banten dan Dinas PUPR Kota Serang, serta khususnya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Banten untuk status jalan nasional.
Namun, proyek pemasangan kabel dan tiang oleh PT. FIS ini diduga kuat menabrak regulasi dan nekat berjalan mendahului kelengkapan berkas teknis dari dinas-dinas pekerjaan umum tersebut demi mempercepat ekspansi jaringan.
Melihat kondisi ini, aliansi aktivis lokal secara tegas meminta Satpol PP selaku penegak Perda bersama aparat penegak hukum terkait untuk segera turun tangan. Mereka menuntut penghentian total aktivitas di lapangan, penyitaan material tiang, serta pengusutan indikasi kerugian negara akibat pemanfaatan ruang publik ilegal secara komersial.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan manajemen PT. FIS (Foton Info Sistem) belum memberikan klarifikasi resmi terkait mandeknya pengurusan izin rekomendasi teknis dan tuntutan dari para aktivis tersebut.