Jakarta,- Matamedianews.co.id,- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Syahrul Aidi Maazat, menolak tegas rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Ia menyatakan berdiri bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Ormas Islam Nasional (Forkomnas) dalam membela Palestina dan menolak segala bentuk dukungan terhadap kejahatan Zionis Israel.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour itu dijadwalkan digelar di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
“Sikap kami jelas, kami bersama Palestina dan menolak kejahatan Zionis Israel. Andrea Bocelli punya rekam jejak mendukung militer Israel, militer yang sama yang hari ini melakukan genosida di Gaza. Karena itu konsernya tidak pantas digelar di Indonesia, negeri yang sejak awal berdiri menentang penjajahan,” tegas Syahrul Aidi.
*Rekam Jejak Andrea Bocelli*
Dalam pernyataan bersama yang disepakati di Jakarta pada 17 Oktober 2026, Forkomnas, yang mencakup sebelas ormas Islam, mendukung sikap MUI Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang menolak konser Andrea Bocelli. Penolakan itu didasarkan pada penelusuran MUI atas keterlibatan Bocelli dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010. FIDF adalah kegiatan untuk mendukung militer Israel. Bocelli juga tampil di Tel Aviv pada 2022.
“Menggalang dana untuk tentara Israel bukan sekadar urusan pribadi seorang seniman. Itu bentuk dukungan nyata kepada kekuatan militer yang membunuh puluhan ribu warga Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan. Memberi panggung kepada figur seperti itu sama saja melukai perasaan rakyat Palestina dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Syahrul menegaskan, penolakan ini tidak ditujukan pada musik, seni, maupun latar belakang budaya dan keyakinan siapa pun.
“Kami, sebagaimana MUI, tidak menolak seni dan pertunjukan musik yang manusiawi dan berperadaban. Yang kami tolak adalah hadirnya pihak yang terang-terangan mendukung Israel, padahal Israel terus melakukan genosida, melanggengkan penjajahan atas Palestina, dan semakin menjauhkan terwujudnya Palestina merdeka,” tuturnya.
*Pemerintah Harus Istiqamah*
Syahrul mengingatkan, pemerintah sudah mengambil langkah tepat ketika Kemenko Kumham Imipas memutuskan tidak mengizinkan konser Israel Houghton di Jakarta karena pernyataan publiknya yang membela Israel.
“Kasus Andrea Bocelli dan Israel Houghton punya latar belakang yang sama, yaitu sama-sama berpihak kepada Israel. Maka ukurannya pun harus sama. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah soal Israel Houghton dan meminta pemerintah istiqamah dengan menolak juga konser Andrea Bocelli. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi Polresta Magelang yang telah mencabut rekomendasi izin konser di Borobudur, serta Kementerian Pariwisata yang menyatakan akan selaras dengan keputusan MUI.
“Langkah ini perlu dituntaskan. Konser di Jakarta pun harus dibatalkan, komitmen pemerintah ini harus final untuk segala bentuk konser pendukung penjajahan kemanusiaan dan genosida di manapun di Indonesia. Langkah ini harus terstandarisasi untuk seluruh kelembagaan negara dan tidak terulang lagi ” katanya.
Menurut Syahrul, menolak penjajahan Israel adalah amanat Pembukaan UUD 1945 sekaligus sikap resmi negara yang tidak pernah berubah. Bung Karno menegaskan Indonesia akan terus menentang penjajahan Israel selama Palestina belum merdeka, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.
“Suara Indonesia di PBB dan forum dunia harus seiring dengan kebijakan di dalam negeri. Kita tidak boleh lantang membela Palestina di luar negeri, tetapi di dalam negeri justru memberi panggung kepada pendukung militer Israel,” ujarnya.
Syahrul menyampaikan usulan agar persoalan ini tuntas tanpa merugikan masyarakat:
“Batalkan konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta. Kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemenko Kumham Imipas, Kemenlu, Kemenpar, Kemenbud, Kemenekraf, dan Polri, perlu mengambil satu sikap yang sama seperti dalam kasus Israel Houghton.
BUMN dan mitra yang terlibat agar menyesuaikan diri dengan sikap negara.
Pemerintah perlu menetapkan mekanisme penilaian baku bagi figur asing yang akan tampil di Indonesia, yang selaras dengan politik luar negeri pro-Palestina. Dengan begitu, industri kreatif memperoleh kepastian dan polemik serupa tidak terulang.
Hadirkan seni yang memuliakan kemanusiaan. Indonesia tetap terbuka bagi musisi dunia dan dalam negeri yang membawa pesan perdamaian. Indonesia bahkan dapat menggelar konser solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.
BKSAP DPR RI akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza di forum IPU, PUIC, dan forum antarparlemen lainnya,” paparnya.
Keramahan seni harus tegak lurus dengan frasa kemanusiaan dan lepas dari dukung mendukung penjajahan dan genasida
“Indonesia tetap ramah bagi seni dan pariwisata dunia, tetapi tidak untuk pendukung penjajahan. Palestina merdeka adalah harga mati,” pungkas Syahrul Aidi.