CILEGON,- Matamedianews.co.id,- Polemik permohonan audiensi sejumlah elemen LSM, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan aktivis kepada Kapolres Cilegon, AKBP Andika Adi Pradana, S.I.K., M.M., tampaknya belum menemukan titik terang.
Setelah sebelumnya menjadi sorotan lantaran tidak adanya kepastian agenda pertemuan hingga hari pelaksanaan, kini persoalan tersebut kembali memunculkan kritik lebih keras. Pasalnya, menurut pihak pemohon, hingga berita lanjutan ini disusun belum ada tindak lanjut maupun penjelasan resmi yang mereka terima terkait nasib permohonan audiensi tersebut.
Situasi ini semakin menimbulkan tanda tanya besar terhadap pola komunikasi dan keterbukaan pimpinan baru Polres Cilegon. Apakah ruang dialog dengan masyarakat benar-benar dibuka, atau justru hanya terdengar indah dalam slogan institusi?
Kimung, salah seorang aktivis yang sebelumnya mempertanyakan ketidakjelasan audiensi, kembali menyampaikan kekecewaannya.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang keinginan bertemu seorang pejabat. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut etika komunikasi, penghormatan terhadap masyarakat, serta tanggung jawab seorang pimpinan institusi pelayanan publik.
“Ini sebenarnya persoalan sederhana. Kalau memang belum bisa menerima audiensi, sampaikan. Kalau harus dijadwalkan ulang, berikan kepastian. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kejelasan. Apakah memberikan jawaban kepada masyarakat sekarang menjadi sesuatu yang sulit bagi seorang Kapolres?” kritik Kimung.
Ia menilai, diamnya komunikasi justru berpotensi memperbesar kekecewaan masyarakat dan memunculkan persepsi negatif terhadap kepemimpinan Polres Cilegon.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, pintu komunikasi justru tertutup. Kapolres itu pejabat publik yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan alergi terhadap audiensi, apalagi alergi terhadap kritik,” tegasnya.
Kimung juga kembali mempertanyakan relevansi slogan “Polisi Bersama Masyarakat” apabila dalam praktiknya masyarakat yang ingin berdialog justru tidak memperoleh kepastian komunikasi.
“Jangan hanya lantang mengatakan Polisi Bersama Masyarakat. Buktikan! Masyarakat ingin bertemu, ingin berdialog, ingin menyampaikan persoalan, tetapi mengapa kepastian audiensi saja tidak diberikan? Polisi bersama masyarakat itu harus dibuktikan dengan tindakan, bukan sekadar slogan,” sindirnya.
Ia menegaskan bahwa LSM, ormas, media, dan aktivis bukan musuh institusi kepolisian. Mereka merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki hak menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan.
Bahkan, kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi institusi agar semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
“Kalau kritik dianggap gangguan, audiensi dianggap beban, dan masyarakat yang ingin bertemu justru dibiarkan menunggu, lalu bagaimana institusi ini mau membangun kepercayaan publik? Jangan sampai pimpinan baru justru menciptakan jarak dengan masyarakat sejak awal kepemimpinannya,” lanjut Kimung.
Kekecewaan serupa juga menjadi perhatian Hilman, perwakilan pihak yang hendak mengikuti agenda audiensi.
Ia menilai, setidaknya harus ada penjelasan mengenai status surat permohonan, proses disposisi, pihak yang menerima tanggung jawab penanganan, serta alasan belum adanya kepastian pertemuan.
Menurutnya, memberikan informasi kepada pemohon merupakan bentuk penghormatan paling mendasar dalam komunikasi kelembagaan.
“Yang kami minta bukan perlakuan istimewa. Kami hanya meminta kejelasan. Surat sudah diajukan, ada agenda yang ingin disampaikan, tetapi jangan sampai masyarakat terus-menerus dibuat bertanya tanpa mendapatkan jawaban,” menjadi kritik yang disampaikan pihak pemohon.
Kini persoalan tersebut menjadi ujian tersendiri bagi AKBP Andika Adi Pradana dalam membangun citra kepemimpinan di Polres Cilegon.
Publik tentu tidak hanya menilai seorang Kapolres dari ketegasan dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya membangun komunikasi, menerima kritik, serta merespons aspirasi masyarakat.
Jabatan Kapolres bukanlah alasan untuk menciptakan jarak dengan masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan dan kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan sikap terbuka, profesional, dan responsif.
Ada sejumlah pertanyaan yang kini patut dijawab secara terbuka oleh Kapolres Cilegon:
1. Apakah surat permohonan audiensi dari elemen LSM, ormas, dan aktivis sudah diterima secara resmi?
2. Siapa yang menerima dan menangani disposisi surat tersebut?
3. Mengapa hingga kini pihak pemohon mengaku belum memperoleh kepastian tindak lanjut?
4. Apakah Kapolres bersedia menerima audiensi dan membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat?
5. Jika belum dapat menerima audiensi, mengapa tidak diberikan pemberitahuan resmi beserta jadwal pengganti?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk serangan terhadap institusi kepolisian. Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tuntutan atas komunikasi publik yang semestinya dijalankan secara profesional.
Kapolres Cilegon harus memahami bahwa masyarakat tidak sedang meminta fasilitas istimewa. Mereka hanya meminta pintu komunikasi dibuka dan hak menyampaikan aspirasi dihormati.
Jangan sampai slogan “Polisi Bersama Masyarakat” hanya menjadi pemanis komunikasi institusi, sementara masyarakat yang benar-benar ingin berdialog justru tidak mendapatkan kepastian.


