CILEGON,- Matamedianews.co.id,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menjadwalkan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2027.
Agenda pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 16–18 November 2026, bertempat di Grand Soll Marina Hotel, Jatiuwung, Tangerang.
Berdasarkan surat resmi DPRD Kota Cilegon Nomor 100.1.4.2/926/Fas. Fungsi DPRD tertanggal 13 November 2026, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, S.IP., M.IP., meminta Wali Kota Cilegon menghadirkan Sekretaris Daerah, Inspektur, para Asisten Daerah (Asda) I, II, dan III, kepala perangkat daerah, camat, lurah, sekretaris kelurahan, kepala bagian, kepala bidang, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait.
Dalam surat tersebut, DPRD juga meminta seluruh OPD mitra kerja menyiapkan dan menyampaikan dokumen resume RKA APBD Tahun Anggaran 2027 sebanyak 11 eksemplar kepada masing-masing komisi. Selain itu, dokumen dalam bentuk softcopy berformat PDF harus dikirimkan melalui Google Drive yang telah disediakan.
Berdasarkan daftar undangan dalam lampiran surat DPRD, kegiatan rapat kerja tersebut direncanakan melibatkan sekitar 300 peserta.
Peserta berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, badan-badan daerah, seluruh dinas, RSUD, hingga para camat dan unsur kelurahan.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembahasan anggaran dilakukan secara menyeluruh, sesuai tugas, fungsi, serta kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah.
Dalam lampiran dokumen, DPRD Kota Cilegon telah menyusun pembagian agenda pembahasan berdasarkan komisi masing-masing.
*Komisi I* dijadwalkan membahas sejumlah perangkat daerah, di antaranya kecamatan dan unsur kelurahan, Inspektorat, DPMPTSP, BKPSDM, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pembahasan juga melibatkan unsur bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
*Komisi II* akan membahas sejumlah sektor pelayanan publik, antara lain pendidikan dan kebudayaan, administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, perpustakaan dan kearsipan, serta RSUD.
*Komisi III* dijadwalkan membahas sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pembangunan, termasuk BPKPAD, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, DPUPR, DLH, serta BUMD.
Sementara itu, **Komisi IV** akan membahas sejumlah urusan pemerintahan yang meliputi pengadaan barang dan jasa, administrasi pembangunan, Bapperida, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, komunikasi dan informatika, perhubungan, serta perindustrian dan perdagangan.
Salah satu poin penting dalam surat dan lampiran jadwal rapat tersebut adalah kewajiban setiap OPD menyiapkan ringkasan atau resume dokumen RKA yang memuat poin-poin pembahasan serta usulan rekomendasi.
Selain itu, masing-masing OPD diwajibkan mengikutsertakan PPTK terkait agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih teknis dan terarah.
Khusus untuk pembahasan Komisi I, para camat juga diminta menghadirkan unsur kelurahan, yakni lurah dan sekretaris kelurahan. Sementara itu, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Cilegon diminta menghadirkan unsur pimpinan BUMD, termasuk PDAM, PT PCM, dan BPRS-CM.
Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan setiap perangkat daerah dalam memberikan penjelasan mengenai perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diajukan.
Pembahasan RKA APBD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Melalui rapat kerja bersama mitra OPD, DPRD memiliki ruang untuk mencermati rencana program, kebutuhan anggaran, serta kesesuaian kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah.
Masyarakat tentu berharap proses pembahasan anggaran Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan mengedepankan kepentingan publik.
Setiap program yang direncanakan idealnya memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cilegon.
Tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi anggaran, pembahasan juga penting memastikan efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan RKA APBD 2027 ini, DPRD dan seluruh perangkat daerah diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
*Catatan redaksi:*
– Berita ini bersumber dari surat resmi Ketua DPRD Kota Cilegon tertanggal 13 November 2026 dan lampiran jadwal rapat.
– Jumlah peserta yang tercantum dalam dokumen adalah 300 orang.

