Aceh Timur,Banda Aceh– Pemerintah Aceh kembali mencatat capaian membanggakan dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025, Pemerintah Aceh berhasil meraih nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,73 dengan predikat A- atau memuaskan, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.Kamis (4/6/2026).
Capaian tersebut memperlihatkan tren positif reformasi birokrasi Aceh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai reformasi birokrasi Aceh tercatat 63,36, meningkat menjadi 64,09 pada 2022, lalu melonjak ke angka 74,55 pada 2023, naik lagi menjadi 79,69 pada 2024, hingga akhirnya menyentuh 82,73 pada 2025. Peningkatan ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa transformasi birokrasi di Aceh berjalan ke arah yang lebih modern, profesional, dan melayani masyarakat.
Tidak hanya itu, sejumlah indikator strategis juga menunjukkan hasil menggembirakan. Kualitas pelayanan publik Aceh memperoleh nilai 4,56 dengan kategori pelayanan prima, sementara kualitas perencanaan pembangunan mencapai angka 91,06 atau sangat baik. Pemerintah Aceh juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan transparan.
Di sektor lainnya, tata kelola pengadaan barang dan jasa meraih nilai 81,96 kategori sangat baik, budaya kerja BerAKHLAK mencapai 74,70, serta tingkat digitalisasi arsip menembus angka 91,51 dengan kategori sangat memuaskan. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, disebut terus mendorong percepatan reformasi birokrasi, terutama pada sejumlah indikator yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik semakin optimal.
Ke depan, Pemerintah Aceh menargetkan reformasi birokrasi 2026 lebih fokus pada isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan inflasi, ketahanan pangan, investasi, hilirisasi industri, peningkatan akses kesehatan, serta pelayanan pendidikan yang bermutu.
Dengan capaian tersebut, publik berharap transformasi birokrasi Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) semakin memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.(Dd)
