Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Cilegon melakukan audiensi dengan Wali Kota Cilegon guna membahas berbagai program organisasi, mulai dari dana hibah, penguatan pendidikan, hingga keterlibatan Muhammadiyah dalam pembangunan daerah.
Sekretaris PDM Cilegon, Mohammad Tahyar, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan sejumlah poin penting kepada pemerintah daerah.
“Audiensi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara Muhammadiyah dan Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan,” ujar Tahyar.
Dalam pertemuan itu, PDM Cilegon mengusulkan beberapa hal, di antaranya terkait dana hibah untuk organisasi, permohonan hibah tanah dan gedung, serta peningkatan peran Muhammadiyah di berbagai instansi umum seperti KPU, BUMD, FKUB, MUI, hingga kepengurusan Masjid Agung.
Selain itu, PDM juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di lingkungan SMA Muhammadiyah Cilegon. Menurut Tahyar, Wali Kota telah menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk penanganan wilayah tersebut dan direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2027.
“Alhamdulillah, Wali Kota sudah menjelaskan bahwa DED untuk wilayah SMA Muhammadiyah sudah dibuat dan akan dianggarkan pada 2027,” katanya.
Tak hanya itu, PDM Cilegon juga meminta Wali Kota agar berkenan mengisi pengajian rutin Senin malam, baik dalam bentuk kultum maupun kuliah subuh.
Dalam sektor pendidikan, Muhammadiyah turut mendorong penguatan rencana pembukaan program magister (S2) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon. PDM juga mengusulkan penguatan program beasiswa S1 bagi kader-kader Muhammadiyah.
Pada kesempatan tersebut, PDM Cilegon turut memaparkan berbagai program kerja yang telah berjalan beserta struktur kepengurusan organisasi. Selain itu, disampaikan pula data hasil kajian “Cilegon dalam Angka” yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui seminar, diskusi, hingga forum coffee morning sebagai ruang pertukaran gagasan pembangunan daerah.
