Cilegon,- matamedianews.co.id – Pasca penetapan Rufaji Zauhari alias RZ sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalakan terhadap proyek investasi tanpa lelang di PT Chandra Asri Alkali senilai Rp5 triliun, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon bergerak cepat melakukan penataan ulang kepemimpinan.
Melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), organisasi nelayan ini secara aklamasi menunjuk Supriyadi sebagai Ketua HNSI Kota Cilegon periode 2025–2029. Muscablub digelar menyusul kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan RZ, setelah dirinya tersandung kasus hukum yang mencoreng nama organisasi.
“Musyawarah ini sesuai amanah AD/ART HNSI. Kita bahas tiga agenda penting: penyusunan ulang anggaran dasar, laporan pertanggungjawaban, dan pemilihan ketua baru. Situasi ini berat, tapi kami tidak lari dari tanggung jawab,” ujar Supriyadi dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
Supriyadi menekankan bahwa kasus yang menimpa mantan ketua menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran HNSI. Ia mengaku sejak awal telah mengingatkan pengurus untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan pihak luar, khususnya terkait proyek strategis.
“Kami menganggap ini sebagai cobaan sekaligus peringatan keras. Secara pribadi dan organisasi, kami prihatin. Tapi proses hukum harus berjalan, dan kami mendukung penyelesaiannya secara adil,” tegasnya.
Dalam Muscablub tersebut, juga ditetapkan tim formatur kepengurusan baru yang terdiri dari lima unsur perwakilan DPC, ranting, dan rukun, yaitu Supriyadi, Dedi, Muhammad Said, Roni, dan Ahmad Yusron. Struktur lengkap pengurus akan disahkan malam ini dan segera diajukan ke DPD HNSI Provinsi Banten.
“Kami sadar bahwa nama HNSI Kota Cilegon sedang tercoreng. Tapi inilah tantangan. Kami siap memulihkan marwah organisasi, membersihkan citra, dan kembali menjadi mitra strategis bagi nelayan serta masyarakat,” tutup Supriyadi.
Sementara itu, aparat penegak hukum masih terus mendalami peran RZ dalam kasus dugaan pemalakan yang menyeret investasi triliunan rupiah. Proses hukum dipastikan berjalan tanpa intervensi, di tengah sorotan publik
