Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Proyek pembangunan atau penggantian Jembatan Bulakan 1 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon mendapat sorotan serius dari berbagai elemen masyarakat. Kritik datang terutama dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyoroti kurangnya koordinasi, lemahnya aspek keselamatan kerja, hingga dugaan kegagalan perencanaan teknis.
Handi Oktavianus, Ketua LSM Inakor Provinsi Banten, menyoroti kinerja pihak kontraktor, CV Pusaka Puser Jawa, yang dinilai lamban dalam berkoordinasi, terutama dengan pihak sekolah di sekitar proyek.
“Seharusnya, sebelum proyek dimulai, pihak kontraktor sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terdekat. Banyak siswa dari SMAN 3 dan SMPN 8 Cilegon yang terpaksa memutar jauh melewati jalur Cikerai. Ini sangat merepotkan dan tidak efisien,” ujar Handi pada Kamis (21/11/2024).
Handi juga menambahkan bahwa aspek keselamatan kerja di lokasi proyek tampak diabaikan. “Dari pengamatan kami, banyak pekerja yang tidak mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, kami tidak menemukan adanya mandor yang mengawasi proyek di lokasi,” sambungnya.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua LSM Japati Kota Cilegon, Ari Hermawan, yang menduga adanya masalah dalam perencanaan konstruksi.
“Dari sisi perencanaan, ini tampaknya ada kegagalan. Bagaimana mungkin jembatan yang biasa dilalui kendaraan berat seperti truk batu bata dan kayu hanya menggunakan box culvert? Menurut saya, desain ini tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Ari.
Ia juga menyoroti kualitas konstruksi pondasi jembatan. “Dari foto yang kami ambil di lokasi, terlihat jelas adukan semen pada pondasi kurang optimal. Beberapa bagian pondasi bahkan tampak kosong dan berlubang. Ini sangat mengkhawatirkan.”
Lebih lanjut, Ari, yang akrab disapa Ari Dumung, menyoroti kualitas pelaksanaan proyek yang dianggap jauh dari harapan. “Dari hasil investigasi langsung di lapangan, kami mendapati bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek ini kurang maksimal. Dengan anggaran hampir Rp 2,5 miliar, proyek ini seharusnya mampu menghasilkan jembatan yang kokoh dan tahan beban. Namun, realitas di lapangan justru sebaliknya,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, “Kami mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memanggil pihak perencana dan pelaksana proyek agar dimintai pertanggungjawaban. Proyek ini harus diaudit secara menyeluruh.”
Ketika tim mencoba melakukan konfirmasi langsung di lokasi, tidak ada perwakilan dari CV Pusaka Puser Jawa yang dapat ditemui. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya terkait transparansi dan profesionalisme pelaksanaan proyek tersebut.
