matamedianews.co.id – Pojok Aspirasi Untuk Gubernur Banten
Pendidikan Berkendara Masuk Dalam Kurikulum Sekolah SLTA di Banten
Oleh: Ali Fahmi
Setiap pagi, jalan-jalan utama di Banten dipenuhi pelajar yang mengendarai sepeda motor menuju sekolah. Sayangnya, banyak di antara mereka belum cukup umur, tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, dan bahkan berkendara secara ugal-ugalan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Serang atau Tangerang, tetapi juga di daerah pinggiran seperti Pandeglang, Lebak, hingga Cilegon.
Di tengah kondisi itu, sebuah kebijakan inovatif dari salah satu daerah di Jawa Tengah (atau mungkin di beberapa daerah lain sudah diterapkan )patut menjadi bahan refleksi dan contoh. Di sana, pendidikan berkendara dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tingkat SLTA, lengkap dengan pelatihan praktik dan ujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Gagasan ini sederhana namun visioner: membekali pelajar bukan hanya dengan ilmu akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang legal dan bertanggung jawab.
Mengapa Banten Perlu Mengadopsi Kebijakan Ini?
Provinsi Banten, dengan jumlah pelajar SLTA yang besar dan akses transportasi publik yang belum merata, menjadikan kendaraan pribadi—terutama sepeda motor—sebagai pilihan utama bagi siswa untuk ke sekolah. Namun, tanpa pendidikan dan legalitas berkendara, para pelajar ini menjadi pengendara yang rentan di jalan raya.
Data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan usia remaja terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.
Maka, usulan kebijakan pendidikan berkendara masuk dalam kurikulum (MULOK) adalah merespons kebutuhan lokal yang nyata. Pendidikan berkendara bisa masuk sebagai bagian dari muatan lokal atau program ekstrakurikuler wajib, bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan.
Pendidikan Berlalu Lintas: Praktik, Etika, dan Legalitas
Dalam penerapannya, pelajar tidak hanya diajarkan teori lalu lintas, tetapi juga praktik berkendara yang aman, etika di jalan, hingga prosedur memperoleh SIM. Program ini bisa disusun secara bertahap:
Kelas X belajar teori dan simulasi,
Kelas XI praktik lapangan, dan
Kelas XII mengikuti uji kelayakan untuk mendapatkan SIM.
Dengan begitu, saat pelajar lulus sekolah, mereka tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga SIM yang sah—sebuah bekal penting untuk kehidupan sosial mereka yang lebih luas.
Manfaat Bagi Masa Depan Banten
Jika diterapkan dengan serius, kebijakan ini akan berdampak besar. Tidak hanya mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga membentuk karakter pelajar yang disiplin, patuh hukum, dan sadar akan tanggung jawab sosial. Program ini bahkan bisa menjadi model pendidikan karakter berbasis keterampilan hidup yang konkret dan aplikatif.
Selain itu, integrasi kebijakan ini juga dapat menjadi ladang kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, Polres setempat, dan komunitas otomotif. Semangat kolaboratif ini penting untuk memastikan keberhasilan implementasi di lapangan.
Pemprov Saatnya Bertindak
Kebijakan progresif ini tidak akan berjalan tanpa dukungan politik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur Banten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan DPRD bisa mendorong pilot project di beberapa sekolah sebagai permulaan. Dengan evaluasi yang baik, program ini bisa diperluas ke seluruh wilayah Banten.
Di saat banyak kebijakan pendidikan terasa jauh dari kebutuhan riil masyarakat, inisiatif ini justru menjawab masalah konkret yang kita hadapi setiap hari. Maka, kita perlu mendorong agar pendidikan berlalu lintas tidak lagi dianggap sebagai urusan teknis polisi semata, melainkan sebagai bagian dari visi besar membangun generasi muda yang tertib, sadar hukum, dan siap menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
