Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Pada sore hari Jumat, 4 Oktober 2024, Robinsar, calon Wali Kota Cilegon dengan nomor urut 1, mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon. Kunjungan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan media, terutama terkait alasan pemanggilan yang hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci.
Sejak pemanggilan tersebut, tidak ada informasi resmi yang dirilis oleh baik pihak Robinsar maupun Bawaslu. Hal ini menambah spekulasi dan rasa ingin tahu masyarakat mengenai konteks dan materi pemanggilan tersebut. Ketidakjelasan informasi ini dapat memicu berbagai asumsi dan interpretasi di masyarakat, yang menganggap bahwa pemanggilan ini memiliki implikasi signifikan terhadap proses pemilu di Cilegon.
Setelah keluar dari kantor Bawaslu, Robinsar memilih untuk tidak memberikan komentar kepada wartawan yang telah menunggu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menyarankan agar media menghubungi kuasa hukumnya untuk informasi lebih lanjut. Namun, kuasa hukum yang hadir pada saat itu juga tidak memberikan pernyataan apapun, menambah lapisan ketidakpastian pada situasi ini.
Ketika awak media berusaha untuk mendapatkan klarifikasi dari kuasa hukum Robinsar, ia meminta waktu untuk memberikan tanggapan, tetapi kemudian tidak kembali. Upaya lebih lanjut untuk menghubungi kuasa hukumnya melalui telepon pun tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum hanya menjanjikan akan memberikan siaran pers kepada media, namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang muncul.
Di tengah ketidakpastian ini, salah satu anggota Bawaslu Kota Cilegon, yang dikenal dengan inisial H, juga menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pemanggilan Robinsar. Ia merekomendasikan agar media mengonfirmasi langsung kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cilegon. Namun, upaya konfirmasi tersebut pun menemui jalan buntu. Ketika dihubungi melalui telepon, Eneng Nurbaiti, selaku Koordinator Divisi tersebut, tidak memberikan respon meskipun telah dihubungi dua kali. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga tetap tanpa balasan hingga berita ini ditulis.
Keadaan ini menggambarkan kurangnya transparansi dalam proses pemanggilan tersebut, yang seharusnya memberikan kejelasan kepada publik. Pemanggilan ini menjadi semakin menarik untuk dicermati, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai situasi ini agar tidak terjebak dalam spekulasi yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu.
Dengan pemilu yang semakin dekat, penting bagi Bawaslu dan semua pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Hal ini tidak hanya akan membantu meredakan ketegangan yang mungkin muncul akibat ketidakpastian, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan demokratis.
