Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Pembangunan sarana pendukung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon menghadapi kritik tajam dari Ketua Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Cilegon, Jamal, menyatakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan kerja dan pengawasan yang seharusnya diterapkan.
Jamal menyoroti bahwa kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan untuk kepentingan strategis daerah ini, yang dilaksanakan oleh CV. Rizquana Pratama Sejahtera, terindikasi dikerjakan secara sembarangan. Ia mencatat bahwa tidak terlihat adanya penggunaan alat keselamatan kerja (K3) yang memadai, serta pengawasan dari konsultan yang seharusnya memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas proyek. Minggu, 29 September 2024.
“Proyek pemerintah seharusnya memprioritaskan keselamatan pekerja. Penggunaan alat keselamatan kerja bukanlah hal yang bisa diabaikan. Kami khawatir dengan kurangnya pengawasan dari konsultan, karena mereka tidak tampak hadir di lokasi secara konsisten,” tegas Jamal. Ia menambahkan bahwa kehadiran konsultan pengawas, PT. Esa Sakti Consultant, sangat penting untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar.
Jamal juga menjelaskan bahwa upaya untuk berkomunikasi dengan pihak Dinas PUPR Cilegon belum membuahkan hasil. “Meskipun proyek ini berlangsung di depan kantor PUPR, kami tidak melihat adanya pengawasan dari dinas terkait. Kami telah menyampaikan informasi ini kepada mereka, tetapi tidak ada respons yang memadai,” ujarnya.
Proyek pembangunan sarana pendukung kantor DPUPR Kota Cilegon, dimulai pada tanggal 4 September 2024 dan dijadwalkan berlangsung selama 60 hari kalender. Nilai kontrak untuk proyek ini mencapai Rp. 199.400.000. APBD Kota Cilegon. Dengan besaran anggaran tersebut, Jamal menilai bahwa masyarakat berhak mengharapkan standar tinggi dalam pelaksanaan proyek ini, baik dari segi kualitas bangunan maupun keselamatan kerja.
Kekhawatiran Jamal mencerminkan sikap kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek semacam ini tidak hanya berpengaruh pada citra pemerintah, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Apabila pihak-pihak terkait tidak segera memperbaiki situasi ini, kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah lebih lanjut demi melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proyek ini berjalan sesuai ketentuan,” jelas Jamal, menambahkan bahwa lembaganya akan terus memantau perkembangan proyek dan melakukan advokasi jika diperlukan.
Kritik terhadap proyek ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap standar keselamatan di setiap tahap pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan yang kurang, tidak hanya pekerja yang terancam, tetapi juga kualitas dari infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang optimal dan aman dari pemerintah, yang salah satunya tercermin dalam pelaksanaan proyek-proyek seperti ini.
Sementara itu, konsultan pengawas hingga saat ini belum bisa di konfirmasi.
