Serang,- Matamedianews.co.id,- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Serang terkait persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional (Posbankum) yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April 2026.
Kegiatan koordinasi yang digelar pada Senin (30/3/2026) itu menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional yang rencananya akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten Pagar Butar Butar menegaskan Posbankum merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
“Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan langsung aparatur desa serta paralegal,” ujarnya.
Ia menyebutkan, di Provinsi Banten terdapat sekitar 750 paralegal yang akan dilibatkan dengan estimasi 1.500 penerima layanan dari desa dan kelurahan. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai krusial untuk optimalisasi program.
Dalam pertemuan dengan Pemprov Banten, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui Sekretaris Daerah guna memastikan kesiapan teknis dan administratif.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan sekitar 1.500 kepala desa dan paralegal sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional.
“Kegiatan ini harus dipersiapkan secara matang. Kita targetkan sekitar 1.500 kepala desa dan paralegal hadir,” ujar Andra.
Sementara itu, dalam koordinasi dengan Pemkot Serang, dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, termasuk mobilisasi peserta dari tingkat kelurahan serta strategi publikasi kegiatan.
Pemerintah Kota Serang menyatakan akan mengoordinasikan kehadiran peserta dan memanfaatkan media digital, seperti video drone dan konten media sosial, untuk mendukung publikasi acara.
Sedangkan dalam pertemuan dengan Pemkab Serang, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami siap mendorong seluruh kepala desa dan lurah untuk hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan akses layanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui rangkaian koordinasi ini, Kemenkum Banten bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh aspek persiapan berjalan optimal.
Diharapkan, peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional dapat terlaksana lancar serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Banten.
