Aceh Timur – Kejaksaan Negeri Aceh Timur melalui Bidang Tindak Pidana Khusus dengan
dukungan dari Bidang Intelijen, pada Selasa, 01 Juli 2025, telah melaksanakan
penggeledahan dalam rangka mendalami penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana
korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Nonformal PKBM Wadah untuk Tahun Ajaran 2023 hingga
2025.
Tindakan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala
Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: PRINT-05/L.2.22/Fd.2/05/2025 tanggal 14 Mei 2025.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah:
1. Kantor Pusat PKBM Wadah di Desa Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
2. Kantor Okta Center PKBM Wadah di Desa Paya Bili, Kecamatan Peudawa, Kabupaten,Aceh Timur.
Kepala kejaksaan negeri Aceh Timur Dr. Lukman Hakim melalui siaran pers nya mengatakan,
Dari hasil pelaksanaan penggeledahan, Tim Penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang
bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana dimaksud, antara lain:
• 1 (satu) kotak container berisi dokumen kegiatan PKBM Wadah;
• 2 (dua) unit laptop masing-masing bermerek MSI dan HP.
Tindakan penggeledahan ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 33 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dilakukan dengan memperhatikan
prinsip legalitas, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam rangka pengumpulan alat bukti
yang sah menurut hukum.
Perkara ini disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam
menegakkan hukum secara tegas dan profesional, khususnya dalam sektor pendidikan
nonformal.
Kejaksaan akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan
tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kejaksaan Negeri Aceh Timur akan terus mengawal proses hukum ini secara transparan dan
akuntabel serta mengimbau kepada seluruh pihak untuk mendukung upaya pemberantasan
korupsi demi terciptanya tata kelola pendidikan yang jujur dan berkeadilan.pungkasnya.(Dd/Mh)
