Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Memasuki 100 hari pemerintahan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi refleksi dan evaluasi kinerja di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (11/6). Aksi tersebut mengangkat tema “Kota Kaya, Pemerintah Leha-leha, Masyarakat Sengsara” sebagai bentuk kritik keras terhadap stagnasi kebijakan yang dirasakan warga sejak pasangan Robinsar–Fajar dilantik.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, menyampaikan bahwa meskipun Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan potensi ekonomi yang besar, namun dalam 100 hari pertama pemerintahan, belum ada perbaikan signifikan di bidang pelayanan dasar publik. Menurutnya, kebijakan yang ada masih jauh dari harapan, dan warga merasa dampak nyata dari pemerintahan tersebut sangat minim.
“Pemerintah tampak nyaman duduk di kursi kekuasaan, tapi lupa berdiri bersama rakyat,” tegas Maki dalam orasinya. Ia juga menyoroti sejumlah masalah struktural yang belum ditangani dengan serius, seperti ketimpangan fasilitas pendidikan, tingginya angka pengangguran, serta buruknya infrastruktur publik yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Cilegon kaya, tapi kekayaan itu tidak bertransformasi menjadi kesejahteraan. Pendidikan masih timpang, anak muda kehilangan arah karena tak ada kebijakan lapangan kerja, dan layanan kesehatan seperti dibiarkan seadanya. Sementara itu, kawasan kumuh tetap kumuh, dan warga sulit mengakses informasi publik yang seharusnya menjadi hak mereka,” ungkap Ahmad Maki.
IMC menilai bahwa duet kepemimpinan Robinsar–Fajar selama 100 hari ini cenderung pasif dan tidak memberikan terobosan progresif. Mereka mengkritik pemerintah yang dinilai mengabaikan urgensi perbaikan di berbagai sektor penting.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, IMC mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah kota, antara lain:
1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kota Cilegon.
2. Kebijakan konkret dan terukur untuk mengurangi angka pengangguran.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang berorientasi pada kebutuhan warga.
4. Penanganan serius kawasan kumuh sebagai bentuk penghormatan atas hak tempat tinggal yang layak.
5. Peningkatan mutu dan akses terhadap layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.
6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik demi menjamin hak partisipasi warga dan transparansi pemerintahan.
Maki menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada pemimpin daerah. “Sudah cukup berleha-leha. Jika tak sanggup bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur. Kota ini tidak butuh pemimpin yang menjanjikan, tapi pemimpin yang menjalankan,” tegasnya.
Aksi ini menandai awal dari rangkaian pengawalan kebijakan oleh IMC selama lima tahun ke depan. Mereka juga menegaskan bahwa diamnya warga bukan berarti tidak peduli, namun mereka tengah menunggu siapa yang berani untuk benar-benar berpihak pada rakyat Cilegon.
