Cilegon,- Matamedianews.co.id,- 24 September 2025 , Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Cilegon yang menggunakan pinjaman sebesar Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). HMI menilai, Kota Cilegon sejatinya mampu membiayai proyek strategis tersebut tanpa harus menambah beban utang daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb Rizki Andika, menyatakan bahwa alokasi belanja pegawai yang menyentuh angka 40% dari total APBD menjadi bukti tidak efisiennya perencanaan anggaran. “Pemerintah jangan selalu menjadikan utang sebagai jalan pintas dengan dalih pembangunan untuk masyarakat.
Jika benar proyek ini untuk kepentingan rakyat, maka pengorbanan harus dimulai dari elite birokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon untuk mengambil langkah berani dengan memangkas anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta tunjangan anggota DPRD Kota Cilegon guna dialokasikan ke pembangunan JLU. “Kalau ini benar untuk masyarakat, saya rasa para wakil rakyat juga siap jika tunjangan mereka dipotong demi kepentingan publik,” tambahnya.
Selain dari sisi pendanaan, HMI juga menyoroti pentingnya pembangunan jangka panjang di kawasan sekitar JLU. “Kami tidak ingin proyek JLU bernasib seperti Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang terbengkalai dan menjadi kawasan kumuh. Harus ada rencana besar yang terintegrasi untuk pengembangan wilayah, bukan hanya jalan yang sepi,” ujar Tb Rizki Andika.
HMI juga menyinggung efektivitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun realisasi investasi di Kota Cilegon telah mencapai Rp134 triliun, angka pengangguran masih tinggi.
“Penerimaan tenaga kerja selama ini bersifat universal dan tidak bisa dikendalikan melalui regulasi lokal. Bahkan perda inisiatif DPRD yang mengatur tenaga kerja lokal pun ditolak pusat. Ini ironis,” ungkapnya.
Melalui rilis ini, HMI Cabang Cilegon mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan, untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. “Pembangunan harus hadir tanpa membebani rakyat dengan utang jangka panjang yang tidak berkelanjutan dan membebani masyarakat,” pungkas Tb Rizki Andika.
