Cilegon,- matamedianews.co.id – Kerusakan parah pada Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon akibat maraknya aktivitas truk Over Dimension Over Load (ODOL) kian memprihatinkan. Selain membahayakan keselamatan warga, kendaraan bermuatan berlebih tersebut juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang vital bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, Eka W. Dahlan, menyatakan bahwa truk-truk ODOL membawa beban puluhan ton di atas kapasitas jalan yang hanya mampu menahan maksimal 8 ton. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan tidak adanya penertiban yang tegas.
“Jalan Lingkar Selatan sudah rusak parah karena dilintasi setiap hari oleh kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini pelanggaran yang sudah sangat merugikan masyarakat,” ujar Eka, Rabu (25/6).
Menurutnya, jalan di wilayah Cilegon terbagi atas jalan kota, jalan provinsi, dan jalan nasional, yang masing-masing memiliki batasan dan fungsi berbeda. Sayangnya, kendaraan ODOL termasuk truk pengangkut baja dari kawasan industri bebas melintas di semua jenis jalan tanpa pengaturan khusus.
“Ini yang tidak boleh dibiarkan. Jalan kota dan jalan provinsi tidak dirancang untuk kendaraan berat. Seharusnya, kendaraan dari kawasan industri langsung diarahkan masuk jalan tol, tanpa menyentuh jalan kota, jalan provinsi, apalagi jalan nasional,” tegas Eka.
Ia menilai bahwa selain pemerintah, perusahaan industri dan pemilik armada angkutan juga harus dimintai tanggung jawab. Mereka memperoleh keuntungan dari aktivitas distribusi, namun justru membebani fasilitas publik tanpa kontribusi yang sepadan dalam perawatannya.
“Kalau mereka bisa hitung laba dari tiap ton barang yang diangkut, kenapa tidak mau bertanggung jawab atas tiap meter jalan yang mereka rusak?” kritiknya.
Kerusakan jalan juga menyebabkan tekanan pada anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa semestinya anggaran perawatan jalan disiapkan setiap 15 tahun sekali. Namun, karena kerusakan akibat ODOL, perawatan kini harus dilakukan setiap 3 tahun, bahkan setiap tahun di beberapa titik.
“Ini jelas pemborosan anggaran rakyat. Biaya infrastruktur yang seharusnya ditanggung negara dan pelaku usaha, justru dibayar dari uang masyarakat,” ujar Eka.
Eka juga menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan pengguna jalan kecil. Lubang jalan, retakan, hingga amblas telah menjadi pemandangan biasa yang mengancam keselamatan.
Meski aturan soal ODOL sudah ada, seperti sistem Weigh In Motion (WIM) dan jembatan timbang, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Penindakan hukum lemah, pengawasan longgar, dan sinergi antar instansi minim.
Karena itu, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi menyerukan perlunya kerja sama konkret antara Pemerintah Kota Cilegon dan Pemerintah Provinsi Banten, serta dukungan dari instansi pusat untuk menata ulang tata kelola lalu lintas barang berat.
“Ini persoalan yang menyangkut lintas kewenangan: jalan kota, jalan provinsi, jalan nasional. Semua harus duduk bersama dan bertindak. Pemerintah daerah tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri, dan Pemprov tidak boleh tutup mata,” ujarnya.
Aliansi mendesak kepada instansi terkait agar:
1. Penertiban total terhadap kendaraan ODOL di wilayah Cilegon.
2. Kendaraan pengangkut baja dan logistik industri hanya diperbolehkan melintasi jalan dalam kawasan industri dan langsung masuk ke jalan tol.
3. Tidak boleh ada kendaraan berat melintasi jalan kota, jalan provinsi, atau jalan nasional, kecuali dengan izin teknis khusus.
4. Pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran ODOL diperkuat secara konsisten.
5. Perusahaan industri diwajibkan turut bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan yang mereka gunakan.
“Infrastruktur publik bukan untuk dijarah oleh kepentingan bisnis. Ini soal tanggung jawab, keadilan, dan keselamatan. Pemerintah dan dunia industri harus hadir, bukan malah abai,” tutup Eka.
