Cilegon,- Matamedianews.co.id,- Pemerintah Kota Cilegon berencana melelang 99 unit kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, dan kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengatakan apel kendaraan dinas yang digelar Kamis, (15/05/25), menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan kendaraan operasional pemerintah.
“Kami ingin pemakaian anggaran daerah itu benar-benar efektif. Jangan sampai terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujar Robinsar usai memimpin apel di halaman kantor Wali Kota.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas ke depan hanya akan diberikan kepada pejabat eselon II dan III, serta unit-unit OPD yang memang membutuhkan kendaraan operasional. “Kalau OPD-nya relatif tidak sibuk, ya cukup satu kendaraan. Tapi kalau memang beban kerjanya tinggi, bisa dua atau tiga,” kata dia.
Dari 435 kendaraan dinas yang terdata di Kota Cilegon, sebanyak 99 unit dinyatakan tidak lagi efisien. Kendaraan-kendaraan tersebut, menurut Robinsar, akan segera dilelang melalui proses yang melibatkan DPKAD dan KPKNL.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, mengatakan bahwa dari total 99 kendaraan tersebut, 15 unit masih akan didistribusikan ke OPD yang membutuhkan. Sisanya akan langsung masuk daftar lelang.
“Kendaraan yang sudah tidak laik pakai dan tidak efektif kami lelang. Kalau dipaksakan untuk terus dipelihara justru bisa membahayakan pengguna,” ujar Dana.
Ia menyebut, evaluasi kendaraan dinas ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Cilegon Nomor 455 Tahun 2025 tentang Efisiensi Kendaraan Dinas. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan beban kerja masing-masing OPD.
“Untuk OPD yang banyak kegiatan lapangan seperti PUPR, Perkim, dan Dishub, kendaraan seperti pickup tetap akan disediakan,” katanya.
Dana berharap, kendaraan dinas yang tetap digunakan bisa dirawat dengan baik. “Ini aset pemerintah, ada biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Maka penting agar dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan masyarakat,” ujar dia.
