BOGOR — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD), menegaskan komitmennya untuk mengawal peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik, khususnya sektor perkeretaapian.
Hal tersebut disampaikan HRD saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Menurut HRD, Stasiun Bogor memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Karena itu, ketersediaan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan memadai harus menjadi perhatian bersama.
Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.»
Ia menambahkan, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkeretaapian sangat penting untuk memastikan keselamatan perjalanan. Namun, proses pemeliharaan juga perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut dinilai penting mengingat jalur Bogor merupakan salah satu lintasan KRL dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi warga.
HRD mengatakan, Komisi V DPR RI akan terus mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian di berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.
Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” kata HRD.»
Menurutnya, pembenahan Stasiun Bogor dan sistem transportasi perkeretaapian secara umum membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan lapangan tersebut, kata HRD, akan menjadi bagian dari pembahasan dan fungsi pengawasan Komisi V DPR RI untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik dapat direspons secara tepat.
Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.»
HRD menilai pembenahan transportasi publik tidak dapat dilakukan secara parsial. Peningkatan kualitas pelayanan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga keamanan dan keselamatan penumpang.
Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” pungkas HRD. (Mh)
